7.08.2004

Dari Syahbandar Hingga “Aspal”

6 Maret 2004
by Irwan Andri Atmanto
Reporter: Luqman Hakim Arifin dan Adi Rahadyan

Perdagangan antar pulau jadi sarana oke untuk menyelundupkan gula. Ada kelihaian penyelundup dan kongkalikong dengan aparat.

KALAU gula jadi topik obrolan, Sri Suwarti biasanya langsung antusias. Nama samaran ibu rumah tangga yang bermukim di bilangan Cipinang, Jakarta Timur itu selalu membandingkan harga "kristal pemanis" saat ini dengan beberapa tahun lalu. "Sekarang harganya mahal terus," katanya. Sebulan ia harus merogoh rata-rata Rp 40 ribu dari duit jatah suaminya untuk membeli 10 kilogram gula di tingkat eceran.

Anggota keluarganya yang berjumlah enam orang, tak mau meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi "si putih" karena sudah nggatok. Biarpun terkesan "tak seberapa" tapi bagi Suwarti belanja bulanan gula itu, lumayan gede. Maklum ia tak bekerja dan hanya menerima setoran dari suaminya. Jatah dari sang Bapak juga digunakan untuk keperluan lain yakni sekolah anak, bayar listrik, dan kebutuhan dapur lainnya.

Suwarti tak peduli lagi pada sumber gula. Yang penting bagi dia, harganya murah. "Dari selundupan pun kalau harganya jadi murah, kenapa tidak," katanya. Memang ini hanya pikiran sederhana seorang ibu bernama Suwarti. Ia tak mau ambil pusing dengan akibat yang muncul karena maraknya gula haram. Membanjirnya kristal putih selundupan bakal membuat Suwarti senang, tapi pabrik gula dan petani tebu menanggung getahnya. Harga gula produksinya jadi jeblok di pasar. Tak sebanding dengan ongkos produksi yang dikeluarkan.

Bisnis gula memang menggiurkan. Kebutuhan gula dalam negeri per tahun rata-rata 3,2 juta ton. Pabrik gula dalam negeri memasok setengahnya. Sisanya dari impor. Tahun lalu jumlah impornya hanya sekitar 600 ribu ton. Masih ada kekurangan satu juta ton. Keperluan untuk menutup inilah yang diduga dari impor ilegal. Jumlahnya diperkirakan jauh melebihi kekurangan itu.

Menurut Tito Pranolo, Direktur Teknologi Informasi Perusahaan Umum Bulog, karena kebanjiran gula ilegal, pasokan di Jawa mengalami kejenuhan. Akibatnya sejumlah pedagang dan produsen gula menahan stok. Tujuannya agar harga tak terbanting. Langkah ini sejauh ini lumayan berhasil. Ini terbukti dengan kenyataan yang dialami Suwarti yang belum bisa menikmati "manisnya" gula murah.

Perum Bulog, kata Tito terpaksa menahan gulanya karena tak mau rugi. "Si manis" sebanyak 68.000 ton yang ada di gudang Bulog dibeli dengan harga Rp 3500, kalau dilego ke pedagang hanya laku Rp 3480. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dan XI juga melakukan hal sama. PTPN X masih menahan 100.000 ton gula. Sedangkan PTPN XI menimbun 80.000 ton. Mereka berharap pemerintah serius menangangi penyelundupan gula.

Modus memasukkan gula haram sebenarnya sudah ketahuan. Tapi entah karena penyelundup makin lihai atau ada kongkalikong dengan aparat bea dan cukai, sehingga terus berlangsung. Pintu-pintu penyelundupan juga sudah tak asing lagi. Antara lain Tanjung Balai Karimun di kepulauan Riau, Dumai Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Belawan Medan dan Sabang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gula ilegal itu kebanyakan berasal dari Thailand dan Malaysia.

Dari Port Klang, Johor Baru, Malaysia, gula dikapalkan. Saat memasuki perairan Tanjung Balai Karimun, muatan dipindahkan ke kapal-kapal kayu yang telah menunggu. Kapal “jugong” berkapasitas hingga 200 ton itu selanjutnya berlabuh di Tanjung Balai Karimun. Waktu tempuh dari Port Klang ke Karimun sekitar dua jam.

Dari Tanjung Balai Karimun, gula dikirim ke Kualatungkal, Jambi dan Kota Jambi. Menurut M Amin, Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelidikan Bea dan Cukai Jambi, Tanjung Balai Karimun jadi surga penyelundupan karena tak semua dermaga di sana ada aparat bea cukainya. "Ada dermaga yang hanya ada syahbandarnya,"katanya kepada GATRA.

Kapal pengangkut gula mendapatkan cap pelayaran di sana dengan cara kongkalikong. Dengan bekal “surat sakti” itu, status pelayaran tak lagi antar negara, tapi jadi antar kepulauan Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, kata Amin, aparat bea dan cukai tak punya wewenang lagi memeriksa. Gula yang sudah “dilegalkan” itu kemudian masuk ke Kualatungkal, ibukota Tanjab Barat, Jambi. Letaknya di pantai timur Jambi, sekitar 150 kilometer dari Kota Jambi.

Kapal “jugong” dari Tanjung Balai Karimun tadi juga masuk lewat sungai Batanghari. Departemen Perhubungan memberi ijin bagi pengusaha untuk membangun dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) di sepanjang Sungai Batanghari. Alasannya untuk kelancaran investasi dan kemudahan ekspor. Di sungai sepanjang 110 kilometer itu ada 36 dermaga swasta.

Dari dermaga-dermaga inilah gula haram yang sudah “dilegalkan” sejak dari Tanjung Balai Karimun menuju ke beberapa tempat di Jambi. Tanjung Jati Karimun adalah titik paling penting untuk jalur penyelundupan. Tak hanya memanfaatkan jasa dari syahbandar nakal, penyelundup banyak juga yang berani menambatkan kapalnya di dermaga yang dijaga aparat bea dan cukai. Yang tak bisa kerjasama dengan oknum petugas ya diciduk.

Hingga November tahun lalu ada 27 penyelundup gula yang ditahan aparat bea cukai Tanjung Balai Karimun. Angka itu sama dengan 40% dari total kasus penyelundupan “kristal putih” yang ditangani bea dan cukai di seluruh Indonesia. Gula selundupan yang ditangkal 12.000 ton. Angka ini terbilang kecil karena jumlah yang berhasil lolos lebih gede.

Yang berhasil lolos, ada yang kemudian masuk ke Pelabuhan Belawan. Dari pelabuhan di Medan, Sumatera ini gula lalu dikirim ke beberapa pelabuhan di Indonesia. Menurut Kepala Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, lembaga yang dikomandaninya sering dicatut untuk urusan haram itu. Misalnya gula dari belawan tadi diberi surat seolah-olah milik Bulog alias "aspal".

Selanjutnya dikirim ke gudang Bulog di Jakarta, Surabaya, Makasar, melalui pelabuhan di kota itu. Padahal gula itu milik seorang pedagang. Di Pelabuhan penerima bila aparat tak jeli atau kena suap, bisa lolos. Cara lainnya masih dengan memakai nama Bulog. Dokumen dari Bulog yang asli
digandakan. "Biasanya pengiriman kedua memakai fotocopian dokumen aslinya," kata Widjan, panggilan akrab orang nomor satu di Bulog.

Lain halnya dengan penyelundupan yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar). Gula haram itu masuk lewat perbatasan darat dengan Malaysia. Menurut Soetaryo Suradi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, “si manis” ilegal banyak berkeliaran di wilayah Kalimantan Barat karena pasokan yang legal tak cukup memenuhi kebutuhan 5 ton per bulan. Upaya impor legal yang dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tak jalan. “Hingga sekarang tak ada laporan. Yang banjir di pasaran gula ilegal,” katanya kepada Tut Wuri Handayani dari GATRA.

Jalur masuk lain yang juga kena tuding adalah Sabang, Pulau Weh, Nangroe Aceh Darussalam. Dengan statusnya sebagai pelabuhan bebas, menurut sumber GATRA di bea cukai, gudang yang ada di sekitar pelabuhan jadi tempat oke untuk menampung. Selanjutnya dibawa ke tujuan yang diinginkan, pelabuhan di bagian Indonesia lainnya.

Tapi, itu terjadi sebelum Aceh berstatus darurat militer Agustus lalu. Sejak pemerintah darurat militer daerah Aceh berkuasa di Bumi Serambi Mekah itu, gula dilarang masuk lagi ke Sabang. Lagipula ada desakan serupa dari Jakarta, karena gula ilegal dari Sabang bisa mengganggu stabilitas gula nasional.

Hingga distopnya gula masuk ke Sabang, menurut Kepala Badan Pengusahaan Kawasan dan Pelabuhan Bebas Sabang Zubir Sahim, masih tersisa 6000 ton. Dua pertiganya di ekspor kembali. Sisanya untuk memenuhi kebutuhan Sabang dan sebagian dialirkan ke wilayah Aceh lainnya.

Namun ia tak setuju kalau Sabang disebut sebagai sarang penyelundup. Itu karena status pelabuhan Sabang bebas yang tak tersentuh direktorat jenderal bea dan cukai. “Tak ada pajak masuk di sini,” katanya. Jadi, hampir semua barang bebas masuk, kecuali narkotika, senjata dan barang berbahaya lainnya. Menurut Zubir, ketika barang keluar dari Sabang pun bukan tugasnya untuk memastikan barang yang bebas tadi dikirim ke mana. “Yang punya tanggung jawab menahan penyelundup ya bea cukai di pelabuhan tujuan,”ia menambahkan.

Gara-gara distopnya gula ke Sabang itu, yang kecewa masyarakat Aceh. Sebab, mereka punya hak membeli barang termasuk gula dari Sabang dengan tanpa pajak hingga US$ 750 atau sekitar Rp 6,3 juta. Dengan modal duit itu sebagian malah jadi pedagang, membeli gula ke Sabang dan menjualnya di wilayah Aceh. Di daratan, “si manis” harga jual hanya Rp 2000 per kilogramnya. Kini harganya kembali melambung, dan hampir sama dengan harga gula yang beli Sri Suwarti.




0 Comments:

Post a Comment

<< Home